2. undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

NOMOR TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA

loadslibduxz.web.app
 Como ingresar a la escuela militar de enfermeria

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Latar Belakang. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah: bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan …

26 Apr 2018 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang. Kepariwisataan BAB II. PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. Pasal 2. Kepariwisataan  esensi otonomi daerah; c. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang. Kepariwisataan yang pada. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang. Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran. 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. (Lembaran Negara  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin kepariwisataan di Kota Medan? 3. 2, JULI 2013. 227 10 tahun 2009 adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan ini Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo PP. No.

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ditetapkan, diundangkan, berlaku tanggal 16 Januari 2009 dan mencabut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

-2- www.jdih.kemenpar.go.id 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN … NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan masyarakat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 07 PERATURAN … 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 1 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN KEPARIWISATAAN …

-2- www.jdih.kemenpar.go.id 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang

-2- www.jdih.kemenpar.go.id 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN … NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan masyarakat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan KOTA BANDUNG TAHUN : 2012 NOMOR : 07 PERATURAN … 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 1 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN KEPARIWISATAAN …

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN … NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah S A L I N A N NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017 - 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; daerah perlu membentuk Peraturan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …

SALINAN TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA … Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016_nett_1 - 2 - 2. Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANA ALOKASI KHUSUS … Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, secara normatif memberikan batasan, bahwa BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mewujudkan masyarakat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

S A L I N A N NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017 - 2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; daerah perlu membentuk Peraturan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN … Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat; b. Ketentuan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan SALINAN TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA … Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016_nett_1 - 2 - 2. Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan